Konsultasi Publik Pantura, Perkuat Perlindungan Alam Hingga Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Lamongan mendukung penguatan pengelolaan Pantai Utara Jawa (Pantura) yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan perlindungan ekosistem, keberlanjutan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal tersebut disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat membuka Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pengelolaan Pantura Jawa di Wilayah Jawa Timur, Selasa (22/9) di Aula Gajah Mada, Gedung Pemkab Lamongan.

Konsultasi publik tersebut menjadi bagian dari penyusunan KLHS Rencana Induk Pengelolaan Pantura Jawa, dengan wilayah Jawa Timur mencakup Tuban, Lamongan, dan Gresik. Forum ini diarahkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan, mengidentifikasi isu strategis, menyelaraskan data dan metode analisis, sekaligus memastikan arah pembangunan pesisir tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Bupati yang akrab disapa Pak Yes menegaskan bahwa perencanaan Pantura harus dipandang sebagai upaya jangka panjang karena kawasan tersebut merupakan ruang hidup sekaligus sumber penghidupan masyarakat.

“Ini adalah momentum untuk menyusun rencana keberlanjutan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Kita mulai dari sekarang agar manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya hari ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang, khususnya masyarakat di kawasan pesisir Pantura,” tutur Pak Yes.

Kabupaten Lamongan memiliki garis pantai sepanjang 47 kilometer yang tidak sekadar memiliki nilai geografis, tetapi menjadi ruang kehidupan dan penggerak ekonomi masyarakat. Kawasan pesisir Lamongan memiliki potensi perikanan, pertanian, pariwisata, hingga aktivitas ekonomi masyarakat lainnya. Karena itu, pengembangan pesisir perlu dilakukan secara utuh dengan menjaga lingkungan, melindungi masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi.